Sepuluh desa di Kecamatan
Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu, mengancam akan bergabung dengan Negara
Serawak Malaysia. Pasalnya, sepuluh desa di perbatasan itu merasa dikucilkan
oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun pemerintah pusat. Menanggapi
hal itu pemerintah
menerjunkan tim terpadu yang dipimpin langsung Danrem 091 ASN Brigjen TNI Nono
Suharsono serta Polda Kaltim dan Bagian Perbatasan Pemprov Kaltim hari Selasa (21/10/2014).
Dua helikopter TNI dan Polri terbang dari Samarinda menuju Kabupaten Mahulu.
Kepada RRI, Kodim 0912 Kutai
Barat Letnan Kolonel
Infantry Deni Rejeki menegaskan bahwa ancaman tersebut hanya isu yang
dibesarkan oleh media. Pasalnya berdasarkan hasil investigasi tim
gabungan, tidak ada indikasi warga di 10 desa tersebut akan bergabung ke Negara
tetangga Malaysia. Diakui Deni, warga di Kabupaten paling bungsu di Kaltim ini
hanya mengeluh karena kurangnya perhatian pemerintah.
“Itu
hanya isu saja di media, yang menyatakan bahwa pa Batok petinggi Kampung Long
Pahangai menyatakan bergabung (ke Malaysia,red ) itu tidak benar. Kita sudah
tanya yang bersangkutan dan dia bilang tidak mengatakan itu. Dia hanya
menyampaikan keluhan masalah mahalnya sembako saja karena sekarang air lagi
surut akibat kemarau,” jelas Deni.
Ia menambahkan Kepala Desa
Long Penaneh satu Batoq Laga, mengakui dihadapan
sejumlah tim terpadu, bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan
ancaman kampungnya akan bergabung dengan Negara serawak Malaysia.
Ia hanya menuturkan keluhan
ketersediaan sembako semakin mahal karena musim kemarau sehingga
pendistribusian sembako di
wilayah perbatasan itu semakin sulit dijangkau.
Sebelumnya
sejumlah media nasional dan lokal memberitakan bahwa warga 10 desa di Kecamatan
Long Apari mengancam akan bergabung ke Negara tetangga Malaysia. Pada kenyataannya
setelah pihak TNI, Polri dan pemprov kaltim melakukan investigasi ke lapangan ternyata
berita tersebut hanya isu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Meski demikian
fakta bahwa kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat itu masih jauh
dari kata maju harus menjadi perhatian serius pemerintah propinsi dan
pusat.(RRI Sdw/EYH)
